Tidak Ada Laporan Pelanggaran Pilgub Di Selayar

  Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan WakiL Gubernur Sul-sel  2013 di wilayah pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar disebutkan tidak ditemukan adanya pelanggaran alias nihil pelanggaran, hal itu dilihat dari tidak adanya laporan masyarakat maupun temuan Panwaslukada Kab. Kepulauan Selayar selama tahapan hingga hari H pencoblosan. Hal tersebut ditegaskan oleh Drs. Sirajuddin Ketua Panwaslukada Kab. Kepulauan Selayar.

Sirajuddin, ketua Panwaslukada Kep.Selayar (24/1 ) menjelaskan bahwa  hingga penceblosan tidak ada laporan ataupun temuan Panwas di Wilayah Kab. Kepulauan Selayar. Untuk Panwas Kecamatan diakui bahwa  hanya Panwas kecamatan Benteng yang diinformasikan ada laporan, itupun sampai saat ini belum saya terima laporan resminya, yang saya dengar laporan tersebut mempermasalahkan banyaknya masyarakat yang tidak ada undangan pemilih, termasuk adanya warga yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) Namun secara umum tidak ada laporan maupun temuan pelanggaran di Selayar, jelas Sirajuddin.

Kabupaten Kepulauan Selayar sendiri dari hasil perhitungan cepat (Versi desk Pilkada Kep Selayar) menempatkan Pasangan No Urut 2 Sayang sebagai pemenang pada posisi 66,32 % surat Suara, menyusul IA pada Posisi 29,67 % dan  Garuda’na 4,01% suara. Menyikapi hal tersebut Ketua Panwas Selayar mengatakan bahwa itu hasil perhitungan cepat, dan kita masih menunggu hasil rekap manual oleh KPUD.

Meskipun tanpa pelanggaran ada hal penting yang menjadi perhatian panwaslukada kabupaten Kepulauan Selayar, yakni rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Dari laporan anggota Panwaslukada yang bertugas dilapangan menunjukkan angka partisipasi Pemilih menurun dibanding pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kep.Selayar tahun 2010 lalu, hanya sekitar 50 % hingga 60%  dari Wajib Pilih yang tercatat. Hal ini perlu dievaluasi bersama.

Ditanya mengenai faktor penyebabnya,  Sirajuddin mengatakan bahwa, yang perlu dibenahi pertama adalah DPT, karena hal ini tentunya sangat mempengaruhi wajib Pilih, sosialisasi juga harus ditingkatkan, dan tentunya ada beberapa  hal lain yang penting dan secepatnya menjadi bahan diskusi bersama, baik dengan penyelenggara, pemerintah dan pihak-pihak terkait. Pelibatan Aparat Desa/ Kelurahan seperti ketua RT/RK harusnya jadi prioritas dalam pendataan wajib Pilih karena mereka lebih mengenal masyarakatnya, ini untuk evaluasi masalah DPT yang bukan hanya menjadi masalah di Kepulauan Selayar tapi di Seluruh kabupaten pelaksana pemilihan. (Oi)

Tentang MC-I Selayar

Medianya Orang Selayar
Pos ini dipublikasikan di selayar. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s