Distribusi Logistik Pilgub 2013 ke Selayar Harus Lewat Udara

Ketinggian ombak di laut lepas perairan Selayar yang mencapai 4-6,8 meter tidak memungkinkan distribusi logistik dilakukan KPU melalui jalur perairan. Salah satu pilihan yang harus ditempuh KPU adalah melalui jalur udara.
 Sebagaimana diketahui, Selayar memiliki banyak pulau yang harus melewati perairan lepas. Beberapa pulau yang jauh dari pusat ibu kota seperti Takabonerate, Kayuadi, Kakabia, Pasilambena dan beberapa pulau lainnya. Untuk menjangkau pulau-pulau itu, KPU sudah tidak bisa lagi mengjangkau menggunakan transportasi laut.
 Bahkan, peringatan yang dikeluarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan perairan Selayar baru kembali memungkinkan di atas 18 Januari mendatang. Kalau harus menunggu kondisi cuaca membaik itu, distribusi logistik di pulau terluar di Selayar ini dipastikan tidak akan sampai ke TPS hingga Selasa, 22 Januari mendatang. “Jadi tidak memungkinkan pakai transportasi laut, kalau harus menunggu juga tidak bisa karena itu tidak akan bisa sampai di TPS,” kata Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, Senin, 14 Januari.
 Jalan terakhir, KPU harus menyewa alat transportasi udara. Saat ini, KPU sedang melakukan negosiasi dengan Pangdam VII/Wirabuana untuk menyewa Heli Super Puma yang dimiliki TNI. Sementara kalau menggunakan Heli milik kepolisian, KPU menyebutkan juga kesulitan karena kapasitasnya minim. Sedang kalau menggunakan Heli Super Puma milik TNI kapasitasnya lebih besar.
 Namun hingga siang kemarin, Jayadi menyebut pihaknya masih melakukan negosiasi intensif dengan Pangdam VII/Wirabuana, utamanya mengenai besarnya biaya sewa yang harus dikeluarkan KPU Sulsel. Informasi yang diperoleh, untuk menyewa fasilutas transportasi milik TNI ini, KPU harus mengeluarkan anggaran hingga ratusan juta. “Kita belum tahu berapa besar biayanya, tapi kemungkinan agak besar,” kata Jayadi.
 Saat ini, kondisi ombak di perairan Selayar memang sangat berbahaya untuk transportasi laut, dimana pihak BMKG juga sudah mengingatkan ancaman ombak di perairan ini. Bahkan, kapal milik ASDP yang melayani pelabuhan Bira, Bulukumba-Pamatata, Selayar juga dilaporkan sementara dihentikan.
 Bahkan, Ketua KPU Selayar, Zulfinas Indra yang sudah bertolak dari Makassar ke Selayar terpaksa tertahan setelah tidaka da feri yang berlayar. “Jadi Ketua KPU Selayar sudah mau pulang, tapi terpaksa balik lagi karena tidak memungkinkan,” kata Jayadi.
 Bagaimana dengan wilayah kepulauan di Pangkep seperti Liukang Tanggaiya dan Kalmas dan beberapa pulau di sekitarnya, Jayadi menyebut sejauh ini masih bisa dilakukan melalui transportasi laut. Hanya saja, rute yang tadinya bisa ditempuh misalnya 13 jam, harus ditempuh hingga 20 jam. “Informasi dari Pangkep masih memungkinkan, tapi butuh waktu lebih lama untuk menjangkau pulau terjauh di daerah itu,” kata Jayadi.
Ketua KPU Selayar, Zulfinas Indra terpisah juga mengakui bahwa distribusi logistik pilgub untuk jalur transportasi laut tidak memungkinkan. Makanya, dia sudah koordinasi dengan KPU Sulsel dengan menawarkan dua opsi. Opsi pertama sekiranya memungkinkan, distribusi dilakukan melalui jalur udara.
 “Karena untuk lima pulau terluar di Selayar hanya memungkinkan menggunakan jalur udara dalam hal ini helikopter. Kalau itu juga tidak memungkinkan, maka opsi kedua harus kita tempuh yakni pemungutan suara susulan,” kata Zulfinas.
 Zulfinas mengaku, hambatan yang dihadapi KPU Selayar dalam mendistribusikan logistik pilgub ini diserahkan KPU Sulsel. Di Selayar, ada lima kecamatan yang membutuhkan pendistribusian logistik melalui jalur udara yakni Pasilambena, Pasimarannu, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, dan Taka Bonerate.
 Kelima kecamatan ini kata dia meliputi 36 desa dan 94 TPS. Di daerah ini, ada sedikitnya 30.414 pemilih. Kecamatan terjauh dari ibu kota Benteng Selayar adalah Pasilambena, dimana jarak pulau tersebut mencapai 200 mil dari kota Benteng.
 Untuk kalkulasi distribusi logistik melalui udara ini, Zulfinas menyatakan pihaknya juga sudah menyiapkan wilayah yang memungkinkan dilakukan pendaratan. Yang pasti kata dia, distribusi logistik ke lima pulau di Selayar ini tidak bisa lagi mengharapkan alat transportasi laut.          
  Dia menyebut, kalau menggunakan helikopter jenis M1-17 milik TNI, KPU memperkirakan pengangkutan logistik dari kota Selayar ke lima kecamatan tersebut diperkirakan hanya tiga kali. Berat logistik yang akan didistribusi ke lima kecamatan itu diperkirakan mencapai 1.222 kilogram. Satu TPS berat logistiknya mencapai 13 kilogram, meliputi surat suara, bilik, kotak, perlengkapan TPS, dan formulir.
Mantan Ketua Devisi Hukum KPU Sulsel yang juga Ketua Pokja Pilgub Sulsel 2007, Ridwal J Silamma menyatakan KPU Sulsel semestinya mengantisipasi jauh hari kemungkinan kendala distribusi logistik pilgub Sulsel, utamanya di wilayah Selayar dan Pangkep.  
 “Memang dalam undang-undang dimungkinkan ada penundaan pemungutan suara di TPS kalau sekiranya logistik belum sampai pada hari H, akibat adanya faktor alam yang tidak bisa dihindari. Tapi mestinya KPU antisipasi itu jauh hari sebelumnya, karena kita sudah tahun bahwa Januari-Februari ini musim hujan dan cuaca ekstrem,” kata Ridwan J Silamma.
 Pada pilgub 2007 lalu kata dia, kendala cuaca juga dihadapi KPU untuk dua wilayah ini. Namun kondisinya masih bisa diatasi karena musim penghujan belum terjadi. Kendati saat ini logistik untuk pulau terluar masih tertahan di KPU Selayar dan Pangkep, Ridwan berharap KPU tetap mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan itu.
 Kendala cuaca ekstrem yang mengadang distribusi logistik pilgub untuk pulau terluar ini, tidak boleh didiamkan mengingat pencoblosan pilgub Sulsel sudah sepekan lagi, atau tidak ada waktu lagi untuk menunda-nunda. Dia menyebut, logistik pilgub ini idealnya sudah sampai di tingkat kecamatan pada H-7, dan H-3 sudah didistribusi ke setiap TPS. Untuk wilayah kota sendiri seperti Makassar, logistik pilgub ini sudah ada yang sampai ke tingkat PPS atau kelurahan.
 Ridwan yang punya pengalaman menangani persoalan pilgub ini berharap KPU Sulsel pintar-pintar akali hambatan yang dihadapi, salah satunya minta bantuan pihak TNI atau pun polri. “Kendati harus ada konsekuensi tambahan biaya, hal itu tetap harus dihadapi KPU,” tambah Ridwan.
 Dia tetap berharap logistik pilgub untuk wilayah kepulauan ini bisa tetap sampai di KPPS tepat pada waktunya, sehingga masyarakat yang memiliki hak pilih tetap bisa menyalurkan hal suaranya. “Kendati di wilayah kepulauan itu ada yang hanya 100, tapi tetap harus terjangkau semuanya karena mereka juga memiliki hak suara,” sebut Ridwan. (hamsah umar)

Tentang MC-I Selayar

Medianya Orang Selayar
Pos ini dipublikasikan di selayar. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s