Benarkah Issu Jabatan Bank Pesisir Dan Pengesahan APBD.P Selayar 2012 "?

 Menilik pemberitaan sebuah media cetak terbitan makassar pekan lalu terkait pemerintah Sulawesi-selatan telah melayangkan surat peringatan terhadap daerah daerah yang dinilai lambat mengesahkan Apbd yang menulis tentang masuknya Kabupaten Selayar dalam daerah yang diperingati tersebut mengundang berbagai komentar pemerhati. Diantaranya Lingkar Hijau Institut yang langsung mengomentari hal ini disebuah warkop selatan kota Benteng. Menurut Direktur Lingkar Hijau Institut Andi Fajar, bahwa ini adalah sebuah hal yang seharusnya membuat malu para jajaran yang bertanggungjawab akan hal anggaran di daerah ini, pasalnya mereka yang terlambat tapi nama daerah Selayar yang terimbas dengan konotasi negatif, yakni terlambat karena ada sesuatu tentunya. Lain lagi dengan komentar Sigit S dari Forum Peduli Selayar ( FPS ) yang menyebut bahwa ini gambaran ketidak pedulian dari wakil rakyat Selayar yang selalu membarterkan sebuah kepentingan kelompok dari pada mengatur secepatnya peningkatan ekonomi masyarakat Selayar yang diwakilinya di parlemen. 
 Lebih lanjut Sigit mengungkapkan bahwa penyebab keterlambatan pembahasan Apbd P Selayar tahun 2012 adalah belum adanya upaya dari para wakil rakyat untuk mensahkan LPJ Bupati Selayar TA 2011, yang mana draf dari Lpj tersebut telah diserahkan pada bulan Maret 2012 lalu. Alasan mereka tidak kuorum anggota dewan yang hadir dan menyebutkan bahwa yang tidak hadir adalah Fraksi PAN dan sebagian dari Fraksi PDI.P. Inikan memalukan dan sangat kentara bahwa fraksi fraksi ini perlu sadar akan kepentingan mereka itu jauh lebih kecil dibanding kepentingan Masyarakat Selayar secara umum. Misalnya ada issu yang menyebut adanya kepentingan Fraksi PAN pada penetapan dan pemberhentian pimpinan Bank Perkreditan Rakyat Pesisir. Dimana ketua Fraksi PAN yang juga wakil ketua Dprd Selayar menginginkan agar pimpinan lama bank ini diangkat kembali setelah sebelumnya dinonjobkan oleh Bupati. Ada juga yang menyebut bahwa ketidak hadiran sejumlah anggota dprd Selayar sangat erat kaitannya dengan aksi bagi-bagi proyek yang dinilai tidak merata. Inikan bukti bahwa parlemen Selayar memang sudah jauh dari komitmen mereka sebagai legislator dan wakil rakyat Selayar ujar Sigit. Yang juga masih mencari tahu kebenaran Issu tersebut.  Bila memang ini issu tidak benar maka apa salahnya mereka kemudian membuktikan bahwa ini issu salah dan mereka secepatnya melaksanakan tugas tugas mereka di Dprd Selayar. 
 Hingga saat ini belum ada kejelasan terkait peringatan pemerintah Sulsel bterkait APBD Selayar yang belum diselesaikan oleh pihak Dewan dalam fungsi Anggaran tugas dan kewenangan Dewan. (*)

Tentang MC-I Selayar

Medianya Orang Selayar
Pos ini dipublikasikan di selayar. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s