Pelaksanaan Eksekusi Putusan PTUN Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap





Penulis : Muh. Arsad

Penolakan Kasasi yang diajukan Bupati Kepulauan Selayar kepada Mahkamah Agung pada tanggal 22 Nopember 2011 atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 28/B.TUN/2011/PT.TUN. Mks, tanggal 23 Mei 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 58/G.TUN/2010/P.TUN.Mks, tanggal 10 Januari 2011 yang amar putusannya berbunyi, sebagai berikut :
Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 821.2/160/X/BKD/2010 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. MUH. ARSYAD, MM, NIP 196508051986031022 Pangkat Pembina Tk. I Golongan Ruang IV/b jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 5 Oktober 2010;
Mewajibkan kepada Tergugat Mencabut Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 821.2/160/X/BKD/2010 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. MUH. ARSYAD, MM, NIP 196508051986031022 Pangkat Pembina Tk. I Golongan Ruang IV/b jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 05 Oktober 2010; …………………….
Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula ; ……………
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.55.000 (lima puluh lima ribu rupiah);….
Penolakan Kasasi tersebut menyebabkan Bupati Kepulauan Selayar diwajibkan melakukan eksekusi Putusan tersebut sebgaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 116, sebagai berikut
(1)  Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14(empat) belas hari kerja.
(2)  Apabila setelah 60(enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
(3)   Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90(sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
(4)  Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif
(5)  Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6)  Di samping diumumkan pada media cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan Pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
(7)  Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Apabila Bupati Kepulauan Selayar tidak mengeksekusi putusan PTUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut, maka yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai Kepala Daerah yang tidak mematuhi “kewajiban dan larangan” sebagai Kepala Daerah, sekaligus “melanggar Sumpah Jabatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 27,  Pasal 28 dan Pasal 110  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :
Pasal 27 ayat (1) “Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban :
 a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
f. menjaga etika dan norma dalam penyelengaraan pemerintahan daerah;
h. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
i. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
j. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah; menjalin hubungan kerja dengan seluruh  instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintah daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.
Ayat (2) menyatakan bahwa “Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelengaraan pemerintahan daerah kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
Pasal 28 menyatakan “ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang :
 a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain;
b. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun;
c. melekukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf  f;
f. menyalagunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
g. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 110 ayat (2) menyatakan “Sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa”.
Pelanggaran terhadap ketiga Pasal tersebut di atas dapat mengakibatkan seorang Kepala Daerah diberhentikan dari jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah dapat diberhentikan, karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau   c. diberhentikan. Ayat (2), Kepala Daerah diberhentikan sebagaimana huruf c   karena:
a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejbat yang baru;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6(enam) bulan;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Daerah;
d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Daerah;
e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah;
f. melanggar larangan bagi Kepala Daerah.
Pasal 29 Ayat (4) Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan dengan ketentuan :
a. Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diusulkan kepada Presiden berdasarkan Putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
b. Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;
c. Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan DPRD itu diterima oleh Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final;
d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah kepada Presiden;
e. Presiden wajib memproses usul pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak DPRD menyampaikan usul tersebut.

Bila terdapat kekeliruan dalam penulisan silahkan Kontak Redaksi kami Untuk Klarifikasi

Tentang MC-I Selayar

Medianya Orang Selayar
Pos ini dipublikasikan di selayar. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s