Dana Alokasi Khusus Pendidikan Selayar Riskan Terjadi Kerugian Negara

Beginilah kondisi secara umum dan kebanyakan bangunan sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi-selatan. Kabupaten terselatan di jazirah Sulawesi yang berbatasan dengan NTT. Anggaran negara dalam proyeksi dana alokasi khusus (DAK) yang setiap tahunnya dikucurkan didaerah ini hanya sebatas teori untuk perbaikan dan berlalu begitu saja. Padahal bila sejumlah teori tentang perbaikan mutu pendidikan di Indonesia termasuk DAK Pendidikan dan anggaran daerah tertinggal yang dikucurkan ke daerah ini terencana dan terlaksana dengan baik sesuai peruntukannya dengan pengawasan yang sesuai pelaksanaan pengawasan tentu saja kita tidak akan melihat kondisi bangunan dimana anak bangsa di Selayar menimba ilmu pengetahuan. Prihatin dan pada setiap pelaksanaannya , tidak pernah lepas dari gontok-gontokan antara mereka yang kemudian menjadikan anggaran pendidikan ini menjadi lahan bisnis untuk mencari keuntungan. Beralasan dan memang telah sesuai juknis , itulah alasan mendasar serta aturan pemerintah yang melindungi mereka yang mengelola kegiatan dari anggaran negara ini. Miris memang, namun itulah kenyataannya. Belum lagi dengan sejumlah permasalahan sektoral dan internal diantaranya sengketa lahan yang kadang menjadi sumber persoalan disetiap sekolah yang lahannya berasal dari hibah masyarakat. Dimana pemilik lahan yang telah menghibahkan lahannya tersebut kemudian tergiur juga dengan keuntungan pengerjaan pekerjaan fisik sekolah atau rehab gedung sekolah yang anggarannya dari dana DAK berjalan. Dan bila tidak diberikan pengunjukan atau kontrak pelaksanaannya, akan berbuntut ditutupnya areal sekolah yang tentu saja menghambat aktivitas para guru dan murid. Kadang juga penutupan lahan karena adanya hasutan dari pihak pihak kecewa karena tidak menmdapat paket kegiatan proyek saat anggaran tersebut mulai dilaksanakan. Malah ada permasalahan yang sampai dipolisikan, biasanya antara pihak kepala sekolah dan rekanan yang merasa telah dirugikan, karena telah mengeluarkan dana awal kepada kepela sekolah atau oknum lain yang kemudian tidak menepati perjanjian paket proyek Dak pendidikan. Bukan melibatkan kontraktor, pengusaha buku dan alat peraga serta rangka baja dan perlengkapan sanitasi ataupun penyalur komputer saja yang menjadikan dana alokasi khusus ini sebagai lahan berburu keuntungan akan tetapi oknum pejabat, oknum perwira keamanan, oknum wakil rakyat serta konsultan malah lebih dulu mencari keuntungan dari program pendidikan ini. Misalnya untuk mendapatkan alokasi anggaran dalam proyek dak, kadan seorang kepala sekolah harus bermain mata dengan oknum perencana atau seorang kontraktor kemudian memainkan peran mediasi kepada oknum pejabat atau wakil rakyat yang dinilai mampu dan berpengaruh dalam pelaksanaan proyeksi anggaran. Belum lagi kalau terjadi jual beli surat perjanjian dan kemitraan, bila kemudian proyek ini di swakelolakan antara pihak sekolah dan pengusaha.

Khususnya dalam penganggaran pengadaan buku dan alat peraga pendidikan serta peraga laboratorium. Jumlah anggarannya cukup menggiurkan pada angka angka miliaran rupiah. Salah satu contoh pengumuman yang berhasil direkam kompasiana dalam proyek pengadaan alat peraga Dak Pendidikan TA 2010 yang dibatalkan panitia lelang tanpa alasan yang jelas :

Pengumuman Pembatalan Proy ek ini tertempel dipapan pengumuman ULP Selayar.

Untuk tahun anggaran 2011 lalu, lebih dari 10 Miliar rupiah DAK Pendidikan dikucurkan ke wilayah Selayar. Dan sesuai hasil konfirmasi ke Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah, Dinas Pendidikan nasional Kabupaten Kepulauan Selayar Nalawapa menjelaskan bahwa pertanggungjawaban DAK Pendidikan 2011 dinyatakan selesai dan rampung 100% sesuai perencanaan dan pengawasannya juga telah berjalan. Termasuk pertaggungjawaban dari puluhan kepala sekolah penerima telah dilaporkan ke pemerintah pusat per desember 2011. Sementara pelaksanaan penyeluran buku dan alat peraga juga telah terlaksana. Termasuk anggaran yang teralokasi ke Selayar TA 2011 telah diserahkan semua ke para pelaksana dan perencana serta pengawasan secara prosudure yang tertuang dalam juknis. Nalawapa juga menyebutkan bahwa untuk proses pelaksanaan DAK 2012, sementara dalam perencanaan oleh konsultan perencana yang sama dengan konsultan perencana selama 4 tahun terakhir. Kalaupun ada berbeda nama perusahaan yang dibawa namun di akui kadikdasmen ,Nalawapa bahwa konsultannya masih Drs.Muhlis.

Berbeda dengan penjelasan seorang anggota Dprd Selayar sumber kompasianer yang minta inisialnya tidak dipublis dengan alasan bukan komisinya, namun hal ini tak lepas dari pengamatannya. Sumber menyebutkan bahwa sejumlah sekolah dasar penerima Dak Pendidikan TA 2011 masih belum rampung. Malah ada sejumlah sekolah yang terpaksa tidak melakukan pengerjaan kegiatan akibat sengketa lahan. Ada juga sejumlah sekolah penerima yang kemudian mengeluhkan tidak cukupnya anggaran yang dialokasikan sesuai perencanaan. Malah penyaluran buku dan alat peraga hingga saat ini belum selesai. Salah satu sekolah dasar yang hingga saat ini belum selesai adalah SD. Gantarang Keke dan SD laloasa yang berada di kecamatan Bontomanai. Menurutnya hal mendasar yang terjadi dalam pelaksanaan proyek Dak Pendidikan adalah kesalahan perencanaan dan kesalahan dalam sistem pengawasan. Singkatnya.

Sementara itu, dari data yang ada pada Forum Peduli Selayar, FPS yang merupakan lembaga pemerhati pendidikan, tercatat bahwa sedikitnya 50an lebih kepala sekolah penerima Dak mengaku trauma karena telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan kejaksaan terkait pelaksanaan Dak Pendidikan dalam 5 tahun terakhir. Malah sejumlah barang bukti, termasuk pengusaha buku telah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi atas kasusini di kejaksaan. Namun hingga saat ini belum ada satupun yang dilanjutkan prosesnya ke meja hijau alias di peti eskan. Dalam catatan lain disebutkan bahwa konsultan perencana dan pengawas yang terlibat dan ikut diperiksa kejaksaan pada tahun 2007 bersama 50 kepala sekolah penerima serta kepala dinas pendidikan dan seorang pengusaha buku, masih nama yang sama, sehingga kunci dari dugaan kerugian negara dalam pelaksanaan program pendidikan ini ada padanya. Kompasianer bermaksud menulis secara berlanjut hasil investigasi dugaan kkn dalam proyek Dak Pendidikan di Selayar. Namun semuanya tergantung komentar anda. Bila dibutuhkan maka akan dilanjuthkan. Semoga dapat dimanfaatkan.

Pada saat yang bersamaan dan tertangkap kamera rekan kompasianer, ratusan siswa smk bonea Selayar terpaksa melakukan aktivitas belajar mengajar tanpa meja dan kursi. Menurut sumber , bahwa anggaran untuk itu tidak ada, termasuk tidak adanya kepedulian serius untuk hal ini.

Sumber ; http://regional.kompasiana.com/2012/02/12/puluhan-kepsek-sd-penerima-dak-pendidikan-di-kabkepselayar-trauma-diperiksa-penyidik/

Setidaknya awam tidak akan mengetahui lebih dalam kacaunya pelaksanaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan TA 2010 di wilaya Kabupaten Kepulauan Selayar. Miliaran rupiah dana pusat yang di berikan melalui Apbn TA 2010 ke pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tujuanya adalah peningkatan dunia pendidikan dimana salah satu kabupaten yang sementara menyediakan pendidikan gratis kepadawarganya adalah daerah ini.
Perjalanan pengalokasian anggaran miliaran dari Apbn TA2010 tentulah dengan petunjuk tekhnis dan petunjuk pelaksaaan. Bila kemudian dalam aplikasi pelaksanaannya keluar dari Juknis dan Juklak maka tetulah di sebut melanggar Juknis. Pelanggar Juknis dapat saja di jadikan sebagai tersangka dalam dugaan terjadinya penyimpangan dan dugaan korupsi bila kemudian ditemukan adanya kerugian negara saat pelaksanaan.
Khusus pantauan dan hasil penelusuran, disimpulkanlah bahwa pengelolaan Dana Alokasi Khusus Pendidikan TA 2010 Kabupaten Kepulauan Selayar senilai Milaiaan Rupiah, sangat kuat dugaan telah terjadi praktek KKN sejak awal perencanaan, sosialisasi, pelelangan pengadaan Buku dan Alat Peraga serta rekanan pemenang yang di informasikan memindah tangankan pekerjaan kepihak lain yang tidak tertera dalam kontrak kerja. Ironisnya para kepala sekolah tidak dapat berbuat banyak, malah sebagian besar mengeluh akibat intervensi atasan. Bila kepala sekolah mengeluh terbatasi saat pencairan karena harus mendapat persetujuan bendahara Diknas Selayar yang secara sembunyi sembunyi serta diam diam serta sangat sulit di buktikan telah melakukan hal yang merupakan pelanggaran Juknis pelaksanaan. Aturannya adalah dana DAK yang di tujukan ke sekolah sekolah langsung masuk ke rekening sekolah penerima, namun di Selayar hal ini belum berlaku, semua pencairan dana kepada sekolah sekolah penerima yang di nilai telah rampung dan telah mendapatkan keterangan bobot sesuai bestek oleh konsultan pengawas, walaupun sebenarnya keterangan bobot yang di setujui untuk di bayarkan bukan merupakan keterangan fakta lapangan atas pekerjaan kepsek dan rekanan tapi adalah keterangan seragam yang disinyalir kuat telah siapkan lebih awal oleh konsultan. Bukankah ini sama saja Kolusi dan korupsi saat keterangan tersebut ternyata dibayar oleh para Kepsek. Pada bagian ini sebenarnya masih banyak hal yang telah keluar dari Juknis dilakukan oleh para pelaku pelaku bisnis anggaran pendidikan di Selayar. Namun semuanya tidak menjadi soal bagi pihak pemerintah terkait, termasuk juga tidak menjadi perhatian bagi wakil rakyat Selayar di Dprd.

Salah satu hal yang menarik dari proyek pengadaan Buku dan Proyek Pengadaan Alat Peraga , Lab dan perpustakaan dengan nilai di atas10 Milliar Rupiah TA 2010 ternyata pelaksana dari perusahaan rekananan pemenang lelang,yang sempat di ulang sebanyak 2 kali oleh panitia tanpa alasan jelas, ternyata seorang oknum yang mengaku bekerja untuk seorang pejabat Kejaksaan RI, yang pernah menjabat sebagai kepala kejaksaan negeri Selayar. Oknum tersebut juga merupakan mantan pegawai kejaksaan negeri Selayar berinisial AM , namun saat ini tidak diketahui di mana tempatnya bekerja.
Dari pantauan selanjutnya, rekanan pelaksana pengadaan buku, diduga telah bekerjasama atau setidaknya diduga telah melakukan praktek KKN dengan konsultan pengawas dan perencana proyek. Selanjutnya dengan Ketua Panitia Lelang. Salah satu dugaan KKN dan dugaan kecurangan adalah pembuatan penawaran dan rincian pelaksanaan serta perusahaan yang menjadi pemenang lelang pengadaan buku serta lelang alat peraga. Apakah bisa bertanggungjawab bila kemudian kebenaran fakta dalam pembuatan penawaran hingga proses pemenangan termasuk tahapan pelelangan oleh panitia kemudian diluruskan oleh sebuah forum resmi berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku?” .
Hingga tulisan ini selesai, masih banyak kepala sekolah penerima buku dan alat peraga mengaku belum lengkap menerima dari rekanan sesuai nota pesanan yang juga di akui bukan para kepala sekolah yang membuatnya.
Para kepala sekolah mengaku takut dengan kondisi barang yang tidak lengkap, soalnya bisa saja menjadi temuan kerugian negara yang dibebankan kepadanya, soalnya pertanggungjawaban keuangan telah di tanda tangani selesai atas arahan atasan mereka.
Menyangkut pihak berwajib yang tentu saja secara otomatis bertindak melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atau mencegah terjadinya kerugian negara, sangat mustahil. Dari pantauan, bahwa rekanan pelaksana serta konsultan kerap terlihat bersilaturahmi ke mereka. Setidaknya unsur KKn dalam dugaan KKN tidak dapat di pertanggungjawabkan tanpa adanya bukti kongkrit namun isi dan maksud tentu saja telah di fahami. 86 Pak. OK.

http://kfk.kompas.com/blog/view/103988-Betulkah-Proyek-DAK-Pendidikan-TA-2010-Selayar-Belum-Rampung

Tentang MC-I Selayar

Medianya Orang Selayar
Pos ini dipublikasikan di Forum Peduli Selayar. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s