Otonomi Daerah dan Prilaku KKN Pejabat Daerah

 Penulis : Muh. Arsad

      Setelah pelaksanaan “Otonomi Daerah” berlangsung selama 10(sepuluh) tahun di Negara Kesatuan Republik Indonesia (2001-2011), harus diakui bahwa disatu sisi telah terjadi banyak perubahan positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini tentunya tidak terlepas dari …tujuan pemberian otonomi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, harus pula diakui bahwa disisi yang lain telah menimbulkan pula ekses-ekses negatif dalam pelaksanaannya.

      Perubahan atau dampak posistif yang sangat menonjol dan dirasakan manfaatnya oleh daerah adalah besarnya aliran dana dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi. Dengan aliran dana yang demikian besar itu, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikannya untuk membiayai pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dibidang infra struktur dasar, politik, ekonomi dan sosial budaya. Secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah berupa penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang disertai dengan penyerahan anggaran untuk diurus sendiri oleh daerah telah meningkatkan kegiatan pembangunan di daerah, dan sedikit banyaknya telah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

      Disamping dampak positif yang digambarkan secara umum tersebut, pelaksanaan otonomi daerah telah menimbulkan pula dampak negatif, yang apabila tidak dicarikan solusinya akan menyebabkan rusaknya sistem pemerintahan daerah secara keseluruhan. Salah satu dampak negatif dari otonomi yang banyak mendapat sorotan para pengamat melalui media massa dan elektronik adalah munculnya “Raja-Raja Kecil” di daerah. Munculnya sorotan ini memang sangat beralasan, karena “Penguasa” daerah, dalam hal ini Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati /Walikota) yang terpilih melalui Pemilukada secara langsung merasa “sangat berkuasa” dengan legalitas hasil pemilihan langsung tersebut. Apalagi lembaga perwakilan rakyat (DPRD) yang juga memiliki legalitas yang sama sebagai hasil Pemilihan Umum tidak memiliki kewenangan menjatuhkan Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keyakinan yang berlebihan terhadap perasaan “sangat berkuasa” inilah yang menjadi sumber utama terjadinya arogansi dan kesewenang-wenangan kekuasaan di daerah.

      Perasaan “sangat berkuasa” bagi seorang Penguasa Daerah telah memunculkan dan menumbuh-suburkan prilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di daerah. Banyak kalangan mengatakan bahwa aliran dana yang besar ke daerah sebagai konsekwensi pelaksanaan otonomi daerah telah menggeser prilaku “korupsi” dari Pusat ke Daerah. Pendapat ini memang sangat beralasan karena sebelum pelaksanaan otonomi daerah, dana yang ada dan dikelola oleh daerah hanya cukup untuk digunakan membayar biaya operasional perkantoran Pemerintah Daerah dan gaji anggota DPRD, sehingga peluang dan kesempatan untuk melakukan korupsi sangat kecil atau bisa dikatakan tidak terbuka sama sekali.

      Demikian pula dengan prilaku “kolusi” yaitu permufakatan atau kerja sama secara melawab hukum antar Penyelenggara Negara atau Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Prilaku kolusi ini tumbuh subur di daerah sebagai dampak langsung dari pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung, dimana para kandidat Kepala Daerah selalu dibantu oleh “Tim Sukses” untuk memenangkan pertarungan dalam pemilihan. Tim Sukses ini terdiri dari berbagai kalangan masyarakat yang berpengaruh dalam masyarakat seperti pengurus partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha, lembaga kemasyarakatan dan keagamaan. Ketika seorang kandidat berhasil memenangkan pertarungan dalam pemilihan dan berhasil diangkat dan menduduki jabatan Kepala Daerah, maka semua kegiatan yang akan dilakukan oleh Sang Penguasa baru ini mulai dari penentuan posisi pejabat birokrasi pemerintahan, pembagian pekerjaan proyek pembangunan prasarana fisik, sampai kepada hal yang sekecil-kecilnya harus melibatkan Tim Sukses. Kolusi ini akan sangat nampak kelihatan dilapangan ketika tiba-tiba muncul para kontraktor baru yang melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan prasarana fisik seperti pengaspalan jalan, pembangunan gedung perkatoran dan sebagainya, padahal yang bersangkutan sebelumnya seorang pengukur jalan yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Yang bersangkutan tiba-tiba muncul sebagai kontraktor baru karena kedudukannya sebagai Tim Sukses Kepala Daerah dalam pemilihan kepala daerah.

      Sedangkan prilaku “nepotisme” yang dalam pengertian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN Pasal 1 angka 5 bahwa “Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara”. Prilaku nepotisme ini merupakan prilaku paling buruk dari seorang “Penguasa Daerah” dan akan sangat merusak tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam jangka panjang. Hal paling kental terlihat dengan jelas dalam penempatan pejabat birokrasi pemerintahan daerah. Apalagi bila seorang Kepala Daerah memliki anak, saudara, sepupu, kemenakan, bahkan cucu yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, maka seluruh pejabat pada posisi jabatan strategis dapat dipastikan akan diduduki oleh keluarga dan kroni Kepala Daerah yang bersangkutan. Keadaan semacam ini masih dapat diterima ataupun dimaklumi oleh masyarakat terutama kalangan Pegawai Negeri Sipil apabila keluarga Kepala Daerah tersebut memenuhi persyaratan jabatan yang didudukinya, tetapi banyak terjadi bahwa pejabat tersebut hanya dipaksakan oleh Kepala Daerah tanpa memenuhi persyaratan jabatan yang diduduki. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dikalangan sesama Pegawai Negeri Sipil, bahkan dapat menurunkan motivasi Pegawai Negeri Sipil untuk menunjukkan prestasi kerja terbaik demi pencapaian tujuan organisasi. Prilaku nepotisme ini juga terlihat jelas dalam proses penerimaan Pegawai Negeri Sipil baru di daerah. Setiap dilakukan penerimaan Pegawai Negeri Sipil, maka yang lulus dan diterima adalah mereka yang memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Daerah dan kroninya. Proses seleksi diatur sedemikian rupa sehingga yang berhasil diluluskan adalah titipan Kepala Daerah yang bersangkutan. Dan lucunya, apabila kecurangan-kecurangan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil itu diprotes oleh masyarakat dengan data dan fakta yang lengkap dan sangat mendukung sebagai bukti terjadinya kecurangan tersebut, pihak yang berwenang selalu menyatakan bahwa laporan masyarakat tersebut tidak dapat dibuktikan. Kondisi penyelesaian kasus seperti itu menjadi pembenar dari anggapan masyarakat bahwa penyelesaian kasus yang melibatkan pejabat daerah selalu mentah karena pejabat tersebut memiliki banyak uang untuk membungkam aparat yang berwenang.

      Tulisan ini tidak bermaksud menyalahkan pemberlakuan otonomi daerah, tetapi sekedar mengungkapkan sedikit fakta dari dampak negatif dari sistem pemerintahan daerah tersebut yang mesti dibenahi sedikit demi sedikit. Sebagai solusi terhadap penyelesaian masalah tersebut, penulis sarankan agar Pemerintah memikirkan kembali sistem Pemilihan Kepala Daerah mulai persyaratan Calon (moralitas calon yang diutamakan), pengawasan dari Pemerintah diperketat, dan sanksi kepada Kepala Daerah dipertegas apabila terbukti melakukan KKN.     (@’acha’Muh Arsad)

   
     

Iklan

Tentang MC-I Selayar

Medianya Orang Selayar
Pos ini dipublikasikan di selayarterkini. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s