Dugaan Korupsi Askes Jeneponto , Jaksa tak Tahu Ada SP3

Pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk tersangka dugaan korupsi Askes di Kejari Jeneponto mengundang kontroversi, perdebatan, dan menimbulkan persepsi negatif.
Kekecewaan bahkan datang dari jaksa penyidiknya sendiri. Ketua tim penyidik dugaan korupsi Askes, Noordien Kusumanegara mengaku heran karena baru mengetahui SP3 kasus Askes, Kamis (9/6).
“Jadi terbitnya SP3 itu tanpa melalui koordinasi dengan tim penyidik”, ujar Noordien dengan nada kecewa.
Sumber yang dihimpun Upeks di Kejari Jeneponto, Kamis (9/6), sudah terbit SP3 kasus ini dengan No print-IA/R4.23/Fd.1/05/2011 untuk tersangka MSA. Sedangkan tersangka BK, No print-ZA/R.4.23/Fd.1/p5/2011.
Berdasarkan pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ada tiga alasan bagi penyidik kejaksaan atau kepolisian dalam penghentian penyidikan suatu perkara, termasuk juga dalam perkara korupsi. Pertama, karena tidak terdapat cukup bukti. Kedua, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. Ketiga, penyidikan dihentikan demi hukum.
Terpisah, Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK) Kabupaten Jeneponto, Maskur, meminta Kejari Jeneponto agar segera melimpahkan kasus askes ke pengadilan tipikor Makassar. Pasalnya, Kejaksaan Jeneponto saat ini terkesan ada indikasi meng-SP3 kan kasus tersebut. Alasan yang dikemukakan Kajari Tubagus, kata Maskur, bahwa tidak ditemukan kerugian negara, merupakan alasan yang tidak logis. Padahal, kasus Askes yang melibatkan para anggota dewan itu, sudah memenuhi unsur-unsur korupsi. Apalagi sudah ditetapkan beberapa tersangka. “Masa kajari tidak tahu, jangan menghilangkan pasal yang berhubungan dengan unsur suap. Di situ jelas-jelas ada unsur suap antara pihak eksekutif dan legislatif,” tandasnya.
Ia menyebutkan, dalam pasal 5, point a, dikatakan, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, diancam pidana penjara 5 tahun.
“Pasal ini dikenakan bagi yang memberi sesuatu kepada penyelenggara negara,” tambahnya.
Sedangkan bagi penerima sesuatu kata Maskur, juga dikenakan pasal yang sama, sebagaimana dimaksud pasal 5, ayat 2, UU No.31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Jadi penyelenggara negara yang dimaksud adalah para anggota dewan yang menerima sesuatu dari pihak eksekutif. Apalagi ada bukti-bukti pengembalian uang dari anggota dewan,” jelasnya.
Selain pasal 5, tersangka kasus Askes juga dikenakan pasal 2 dan 3. Jadi kendati dikembalikan kerugian negara, namun dalam pasal 4, dikatakan pengembalian kerugian negara atau perekonominan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.
Sementara Kasi Pidsus Kejari Jeneponto, Andi Irfan Hasan yang dikonfirmasi terkait hal tersebut, tidak banyak berkomentar. “Itu kebijakan kajari. Mau di SP3 kan atau dilanjutkan, saya serahkan ke kajari”, ujarnya mengelak.
Sebelumnya, Kajari Tubagus Arief Aziz, mengatakan, sudah menerima surat dari BPK bahwa tidak ditemukan kerugian negara. Bahkan Tubagus mempersilahkan LSM itu untuk melaporkannya ke Kejagung. “Silakan lapor, itu hak dia. Saya tidak takut dicopot koq,” tandasnya ( UPEKS )

Tentang MC-I Selayar

Medianya Orang Selayar
Pos ini dipublikasikan di selayarterkini. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s