Sul-sel Menjamin Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi Publik (KIP) Sulsel resmi terbentuk. Lima komisioner telah terpilih yakni Aswar Hasan, Abdul Haeba Ramli, Rayudaswati, Hidayat Nahwi Rasul, dan Mattewakkang. Mereka akan bertugas selama empat tahun ke depan.

KIP terbentuk berdasar surat keputusan Gubernur Sulsel 1133/IV/2011 tentang penetapan/pengangkatan anggota Komisi Informasi Publik periode 2011-2015. Hal ini menindaklanjuti surat keputusan DPRD Provinsi tertuang nomor No.470/41/DPRD/III/2011 tertanggal 9 Maret 2011.

Kemarin Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo melantik para di Baruga Sangiaseri. Anggota KIP pusat Abdul Rahman turut menyaksikan pelantikan. Dia  mengatakan dengan adanya KIP, sejatinya KIP di Sulsel terjamin. Hal ini dilandasi UU KIP  No.14/2008 yang diberlakukan April 2010.

“KIP sejatinya mendorong transparansi badan publik. Adapun yang dimaksud badan publik adalah eksekutif, legislatif, dan lembaga lain yang menggunakan dana negara atau bantuan asing. Termasuk di dalamnya Seperti perguruan tinggi dan juga LSM,” katanya dalam kata sambutannya.

Tugas dan wewenang KIP, kata Rahman, juga menyangkut apa saja informasi yang harus dibuka, dan juga informasi yang harus ditutup. Misalnya informasi yang berhubungan dengan kepentingan stabilitas, ketahanan dan keamanan negara. Serta informasi yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan.

“Secara tertulis menurut amanat undang-undang tugas utama KIP adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, melalui mediasi dan atau ajudikasi non ligitasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan kehadiran KIP menjadi satu lembaga resmi yang meringankan tugas pemerintah provinsi Sulsel dan juga kota/kabupaten lainnya.  “Kita mau lakukan yang normatif untuk semua lebih baik. Saya tidak bisa sendiri, kita harus sama-sama.  Dari Sulsel kita ajarkan semua orang di Indonesia untuk menjadi lebih baik. Sulsel harus menjadi lokomotif perubahan di Indonesia,” sebutnya.

Aswar Hasan usai acara mengatakan agenda utama KIP dalam 100 hari ke depan adalah sosialisasi, kunjungan kerja ke lembaga-lembaga strategis khususnya di media.  “Bila dimungkinkan kita akan membuat MoU. Karena persoalan mendasar mengenai informasi publuk adalah penyadaran hak-hak masyarakat akan informasi,” ungkapnya.

Soal proses kerja KIP, Aswar mengatakan KIP bersifat pasif dengan delik aduan. Jadi persoalan akan ditangani setelah adanya laporan atau aduan. “KIP menunggu aduan,” katanya.

Tentang MC-I Selayar

Medianya Orang Selayar
Pos ini dipublikasikan di MCI-SELAYAR. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s