Mantan Kepala BKD PTUN-kan Bupati Selayar

Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Selayar, Muh Arsad menggugat Bupati Kepulauan Selayar, Syahrir Wahab di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar.

Gugatan tersebut dilayangkan Arsad atas pemberhentian dirinya sebagai Kepala BKD tanpa disertai alasan jelas. Melalui gugatan tersebut, Arsad berharap SK Pemberhentian dibatalkan dan dirinya bisa kembali ke jabatan semula sebagai Kepala BKD.

Dalam jumpa pers di Rumah Makan Wong Solo, Rabu, 20 Oktober mengungkapkan, gugatan tersebut dimasukkan Rabu, 20 Oktober dan diterima Panitera Sekretaris PTUN Makassar, Ardin Taruna Munir dengan nomor gugatan 58/G.TUN/2010/PTUN Makassar.

Dalam gugatannya, Arsad menilai pemberhentian dirinya melalui SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor: 821.2/160/X/BKD/2010 tidak berdasar dan sarat dengan nuansa politis. Pemberhentian dilakukan hanya selang lima hari setelah Syahrir diangkat dilantik sebagai Bupati. Alasan pemberhentian dalam surat tersebut karena dianggap tidak mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKD Kepulauan Selayar.

Surat pemberhentian Arsad sebagai Kepala BKD ditandatangani Bupati pada 5 Oktober dan diterima Arsad pada 6 Oktober. Saat itu, kata Arsad, di Makassar akan digelar pelatihan yang diikuti kepala BKD se-Sulsel, dan saat dipanggil oleh sekkab, Arsad menganggap dirinya akan diberi surat tugas mengikuti pelatihan, ternyata yang diterima justru surat pemberhentian. Pemberhentian, lanjut dia, tidak sesuai amanat PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil.

“Dan sanksi pemberhentian jabatan tersebut termasuk jenis hukuman disiplin tingkat berat dalam PP Nomor 53 Tahun 2010, padahal tiga tahun saya menjabat sebagai Kepala BKD, tidak ada sama sekali riak-riak pada penerimaan CPNS. Bahkan berdasar daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3), saya memperoleh nilai rata-rata baik,” ujarnya.

Ironisnya, lulusan Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (UGM) ini, ditempatkan hanya sebagai staf biasa di ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda). Jabatan tersebut, kata Arsad, biasanya untuk golongan III ke bawah, sementara dirinya dari eselon II-b dengan pangkat pembina tingkat I golongan IV/B. “Beliau (Bupati, red) tidak siap berdemokrasi,” katanya.

Selain menggugat di PTUN, Arsad juga melapor ke Presiden, Meneg-PAN, dan Mendagri yang ditembuskan ke Gubernur Sulsel. Dalam laporannya, Arsad meminta presiden untuk membatalkan SK Ratnawati, putri Syahrir sebagai Kabid Mutasi, karena dianggap tidak prosedural.

“Dia (Ratnawati, red) tidak bersyarat karena baru satu tahun dua bulan menjabat di jabatan sebelumnya, padahal aturannya minimal dua tahun baru bisa dipromosikan. Selain itu, juga tidak melalui prosedur karena tanpa sepengetahuan saya sebagai Kepala BKD,” bebernya.

Bagaimana tanggapan Bupati Kepulauan Selayar, Syahrir Wahab? Dikonfirmasi terpisah malam tadi, Syahrir mempersilakan Arsad menempuh jalur hukum. Menurutnya, selain alasan tidak mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKD Kepulauan Selayar, ada banyak alasan sehingga dirinya memberhentikan Arsad. Namun, Syahrir tidak merinci secara jelas alasan lainnya. “Coba ke Sekkab, karena dia yang tahu secara jelas,” ucapnya. (asw)

Tentang MC-I Selayar

Medianya Orang Selayar
Pos ini dipublikasikan di MCI-SELAYAR. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s